Image and video hosting by TinyPic

Wednesday, June 10, 2009

Mega Prabowo Kontrak Politik dg Mahasiswa

Sesuai dengan janji setelah melakukan kontrak politik dengan Buruh, Mega Prabowo menandatangani kontrak politik dengan Pemuda, pelajar dan Mahasiswa. Kontrak politik tersebut dilakukan oleh H. Prabowo saat menghadiri deklarasi Pemuda Pendukung Mega Prabowo di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Rabu (10/6).


Mega Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk mencabut Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Komitmen itu diwujudkan dalam bentuk kontrak politik dengan pemuda, pelajar serta mahasiswa dari beberapa universitas. Kontrak politik tersebut dilakukan oleh H. Prabowo langsung dihadapan para pemuda, pelajar dan mahasiswa.


Calon wakil presiden paling muda, H. Prabowo kembali menegaskan misi, visi, dan progam Mega Prabowo di bidang pendidikan, bahwa pendidikan untuk semua. "Megawati dan Prabowo membangun komitmen pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Komersialisasi pendidikan dan liberalisasi oleh pendidikan pemerintah harus diakhiri dan saatnya memerdekakan pendidikan bagi seluruh rakyat," ujar Prabowo.


Mega Prabowo menilai keberadaan UU BHP sangat menyulitkan rakyat terutama tingkat menengah ke bawah karena pendidikan menjadi mahal dan sulit dijangkau. Padahal kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia terutama dari sisi kualitas pendidikan. "Pasangan Mega-Prabowo akan mencabut UU BHP yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. UU ini contoh dari neoliberalisme yang masuk ke tanah air Indonesia. Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya dalam UU ini berarti sesungguhnya komersial," lanjut Prabowo


"Maka kami sepakat untuk menandatangani kontrak politik guna mencabut UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan," tegas Prabowo di sambut tepuk tangan hadirin.


Di depan peserta pemuda, pelajar, dan mahasiswa Prabowo kemudian menandatangani surat kontrak politik. Perwakilan mahasiswa juga turut menandatangani kontrak itu, di antaranya dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Mercu Buana, STIE Dharma Bumiputera, dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia. Sebelumnya Hj. Megawati telah menandatangani kontrak politik tersebut.


Di acara itu H. Prabowo juga berkesempatan mendengarkan apirasi dari salah seorang siswi SMU di Depok yang isi meminta Mega Prabowo mewujudkan sekolah gratis dan menghadirnya lapangan sepak bola.

Dengan ditandatanganinya kontrak politik pencabutan UU No 29 tahun 2009, kata Prabowo, kita pastikan pendidikan yang lebih memihak pada rakyat.

Read More......

AMBALAT, KEDAULATAN BANGSA!!!

Masalah selat Ambalat kini kembali mengusik perhatian bangsa Indonesia. Sekaligus dengan mencuatnya pelanggaran wilayah laut oleh Malaysia untuk kedua kalinya ini, kedaulatan Negara dan wilayah ditantang eksistensinya oleh publik dan masyarakat dunia, khususnya oleh Negara di sekitar kita. Tantangan eksistensi kedaulatan wilayah dan Negara mengingatkan warga bangsa ini akan banyaknya masalah soal-pulau-pulau terluar agar segera diselesaikan fungsinya maupun batas-batasnya dengan Negara tetangga.

Secara de facto maupun de jure, harus diselesaikan melalui kehendak politik kita agar tidak ada lagi claim kepemilikian secara sepihak oleh Negara lain. Tidak hanya itu, kasus Ambalat kini merupakan ujian terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia yang selalu menggelorakan semangat ‘tidak akan membiarkan satu jengkal tanah lepas dari negeri ini’ sebagai sebuah ungkapan yang sering dikumandangkan dan menjadi wasiat dari para pahlawan kita saat memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan nasional.

Kali ini, seolah Ibu Hj Megawati Soekarnoputri memberikan penegasan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan adalah kenyataan yang harus kita terima sebagai indikator bahwa Indonesia berada dalam posisi tawar yang rendah dalam berbagai aspek seperti, diplomasi, politik dan hukum. Keputusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia atas kepemilikan kedua pulau, prosesnya jauh sebelum Megawati Soekarnoputri memimpin negeri ini.

Menyikapi masalah Ambalat dan pulau-pulau terluar lainnya yang berperan sebagai ikat pinggang kedaulatan nasional, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri akan memberikan catatan dan perhatiannya saat menjadi pembicara utama dan membuka secara resmi Diskusi yang bertajuk: 'AMBALAT, KEDAULATAN dan PUNDI NEGARA', yang dilaksanakan pada Jum’at, 05 Juni 2009 , pukul 13.30 WIB di Jakarta Media Centre (JMC) Jl. Kebon Sirih Jakarta. (sumber; http://megaprabowo.com )

Read More......

VISI MISI MEGAWATI PRABOWO (ringkasan)


MEGA PRABOWO menyiapkan agenda-agenda strategis atau program utama yang ditawarkan ke publik untuk memberikan solusi dalam membawa kehidupan bangsa kearah yang lebih baik. VISI DAN MISI diurai/dijabarkan menjadi Isu-isu Pokok (di bidang ekonomi, hukum, sosial-politik, pertahanan-keamanan, serta pendidikan dan kebudayaan), selanjutnya menjadi Program-program Utama dan Program Aksi 5 tahun ke depan di setiap gatra kehidupan.


VISI dan MISI


Visi Mega Prabowo 2009-2014 adalah: “GOTONG ROYONG MEMBANGUN KEMBALI INDONESIA YANG BERDAULAT, BERMARTABAT, ADIL DAN MAKMUR”. Adapun Misi yang diusung adalah: “Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabar; Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan; Menyelenggarakan pemerintahan demokratis-konstitusional yang bersih dan efektif”.

Berdasar potret dan persoalan yang secara hakiki melingkupi kehidupan bangsa selama ini dan arah perbaikan yang diperlukan, VISI DAN MISI yang menjadi induk dari program-program utama MEGA PRABOWO 5 Tahun kedepan, adalah:

“GOTONG ROYONG MEMBANGUN KEMBALI INDONESIA YANG BERDAULAT, BERMARTABAT, ADIL DAN MAKMUR”

VISI DAN MISI di atas merupakan gambaran potret mengenai persoalan hakiki dalam kehidupan bangsa saat ini, dan gambaran tentang arah kemana pikiran dan pekerjaan akan dilakukan dalam 5 tahun yang akan datang. Tema sentral yang diturunkan ke dalam isu-isu pokok juga memberikan landasan operasional/platform bagi program-program kerja 5 tahun mendatang.

Kata “GOTONG ROYONG” merupakan intisari dari ideologi Pancasila 1 Juni, dimana MEGA PRABOWO melihat bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan harus dilakukan secara bahu-membahu bersama seluruh komponen-komponen bangsa. Sedangkan kata-kata “BERDAULAT”,“ADIL DAN MAKMUR”, dan “BERMARTABAT” adalah amanat Trisakti.

“BERDAULAT” artinya:

Pemerintah harus mampu menyediakan sarana-sarana vital agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu bangsa ini harus:

Mandiri di bidang pangan, energi, keuangan dan pertahanan keamanan
Mengutamakan kemampuan nasional dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam
Mengutamakan perkembangan ilmu dan teknologi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan terbarukan
Mendorong produksi dan konsumsi dalam negeri untuk memperkuat ekonomi
“ADIL DAN MAKMUR” mengandung arti:

Rakyat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan terpenuhinya sarana-sarana dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan dalam melakukan proses produksi. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan akses untuk rakyat kecil terutama tani, nelayan, buruh, pedagang kecil dan pelaku ekonomi lainnya
Terciptanya keadilan antar wilayah, dimana tidak ada daerah yangh tertinggal jauh dibanding daerah lainnya
Terfasilitasinya keragaman di dalam masyarakat sehingga Indonesia bisa menjadi rumah untuk semua anak bangsa. Untuk itu, hukum dan keadilan serta musyawarah mufakat harus menjadi dasar dalam mengelola perbedaan
Negara harus menjamin hidup yang layak bagi rakyat terpinggirkan dan menghargai HAM dalam segala aspeknya
“BERMARTABAT” mengandung pengertian:

Negara mampu menjamin pertahanan dan keamanan serta integritas wilayah NKRI secara mandiri
Memiliki kemampuan dalam menentukan arah pembangunan dan perekonomian tanpa didikte oleh pihak lain
Memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk berperan secara regional dan global dalam rangka menciptakan tatanan dunia yang lebih adil
Mendorong berkembangnya karakter dan kebudayaan yang mendukung kemajuan dan daya tahan sebagai bangsa


PROGRAM UTAMA BIDANG EKONOMI

1. KEDAULATAN EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI.

Hal ini akan dicapai dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Melakukan moratorium utang dan menegosiasikan penjadwalan kembali setidak-tidaknya 50% kewajiban utang luar negeri, sehingga APBN dapat berfungsi untuk mendorong kegiatan ekonomi terutama sektor riil yang padat karya serta program-program di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, energi dan perbaikan lingkungan

b. Melakukan regulasi pasar finansial dan mendorong investasi jangka panjang dengan pemberian pengampunan pajak untuk menjamin stabilitas ekonomi dan keuangan

c. Fokus pada industri strategis berbasis sumber daya terbarukan dan industri yang meningkatkan nilai tambah dari hasil bumi dan sumber daya alam

d. Meningkatkan produksi dan konsumsi dalam negeri untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perbankan yang pro sektor riil

e. Kebijakan fiskal yang efektif dan memacu pendapatan negara dari penerimaan pajak

f. Menjadikan BUMN sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan ekonomi.

g. Menghentikan penjualan aset negara yang strategis dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak.

h. Meninjau kembali kontrak-kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional.

i. Mewajibkan eksportir nasional yang menikmati fasilitas kredit dari negara untuk menyimpan setidaknya 60% dana hasil ekspornya di bank dalam negeri.

j. Meningkatkan pendapatan per kapita dari USD 2000 menuju USD 4000


2. MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN

a. Menjadikan petani, nelayan, koperasi, serta usaha kecil sebagai subyek pembangunan melalui politik anggaran, instrumen perbankan dan memacu industri berbasis pertanian dan perikanan yang memiliki nilai tambah

b. Membuat Bank Khusus bagi petani, nelayan, pengusaha/pedagang kecil dan rakyat kecil lainnya sehingga rakyat dapat melakukan proses produksi secara optimal

c. Menuntaskan reformasi agraria agar rakyat dapat berpartisipasi secara luas di bidang ekonomi

d. Politik Anggaran Pro-Rakyat, dimana APBN berfungsi menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia secara maksimal. APBN harus melayani kepentingan bangsa, bukan segelintir orang atau pihak luar

e. Mendorong daya beli rakyat melalui skema jaminan sosial

f. Perlindungan petani dan perekonomian dari liberalisasi yang merugikan

g. Melindungi pedagang pasar tradisional dengan melarang pembangunan pasar swalayan berskala besar yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan.

h. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh dan buruh migran (TKI)

i. Modernisasi pasar tradisional untuk pedagang kecil

j. Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil.

k. Membentuk dan mengembangkan lembaga keuangan desa serta Koperasi Desa

l. Mengembangkan pasar-pasar di pedesaan agar petani dapat mengambil manfaat dari rantai distribusi produk-produk pertanian secara optimal

m. Mendukung pasar dan pemasaran produk-produk pertanian yang memiliki nilai tambah

n. Restrukturisasi BUMN Pertanian dan industri yang terkait dengan kegiatan pertanian



PROGRAM UTAMA

BIDANG KEDAULATAN BANGSA

1. MENJAMIN KEDAULATAN PANGAN

Hal ini akan dicapai melalui upaya-upaya:

a. Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk peningkatan produksi beras, jagung, kedele, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang

b. Menghentikan alih fungsi lahan produktif di Pulau Jawa melalui pemberian insentif

c. Mendorong riset bagi inovasi di sektor pertanian, terutama padi, produk buah dan hortikultura untuk meningkatkan produksi dan menambah nilai tambah serta pengembangan diversifikasi bahan pangan. Di sektor perikanan guna pengembangan budi daya air tawar dan produk hasil laut untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

d. Membangun pabrik pupuk Urea dan NPK dengan total kapasitas 4 juta ton serta memperbaiki jalur distribusi hingga ke petani sehingga tidak terjadi kelangkaan atau harga tinggi saat musim tanam

e. Mengembangkan Lumbung desa, agar distribusi beras bisa terdesentralisasi hingga ke tingkat yang paling dekat dengan rakyat untuk menjamin tidak ada kelangkaan bahan pangan

2. MEMBANGUN KEDAULATAN ENERGI

a. Mencetak 4 juta hektar lahan untuk aren (bahan baku bioethanol) dengan sistem tumpang sari tanaman pangan yang dapat mempekerjakan 24 juta orang, yang secara total akan membuka lapangan kerja untuk 36 juta orang

b. Mendorong riset dan pemanfaatan energy dari sumber-sumber terbarukan, seperti sinar matahari, angin atau sumber-sumber potensial lainnya guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menciptakan lapangan kerja

c. Membangun Pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (10.000 MW).

d. Menyediakan sumber energi dengan mendirikan kilang-kilang minyak, pabrik bioethanol dan pabrik DME (pengganti LPG).

e. Mendorong percepatan pengembangan sarana transportasi massal


3. MEMPERKUAT PERTAHANAN, KEAMANAN DAN INTEGRITAS WILAYAH

a. Modernisasi kemampuan pertahanan negara, terutama terkait pengamanan laut, udara dan daerah perbatasan

b. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI/POLRI

c. Membentuk Dewan Keamanan Nasional dalam rangka pengembangan kebijakan hankam yang integratif dan holistik

d. Melakukan Revisi UU No.32 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

e. Peningkatan perlindungan aset dan kekayaan negara dari kejahatan illegal trading, illegal logging, illegal fisihing dan money laundring serta perlindungan rakyat dari perdagangan narkotika dan human trafficing

f. Mempercepat penyelesaian masalah perbatasan dan menjamin program perlindungan WNI di luar negeri



PROGRAM BIDANG SOSIAL – POLITIK, HUKUM dan HAM


1. MENJAMIN KEDAULATAN RAKYAT

Hal ini akan dicapai melalui upaya:

a. Mendorong proses pembuatan kebijakan publik yang efisien, transparan dan partisipatif melalui penyederhanaan partai politik

b. Reformasi otonomi daerah yang memungkinkan desa memainkan peran yang lebih kongkrit dalam pembuatan kebijakan public

c. Menuntaskan agenda reformasi birokrasi untuk menjamin pelayanan rakyat yang optimal dan menciptakan pemerintahan yang efisien, sinergis dan bersih

d. Promosi dan Implementasi HAM melalui penguatan dan pemberdayaan institusi

e. Mendorong partisipasi perempuan dan keadilan gender yang lebih besar dalam politik dan di bidang ekonomi

f. Membangun system monitoring konflik nasional untuk menjaga keberagaman di dalam masyarakat


2. REFORMASI HUKUM DAN LEMBAGA

a. Mendorong optimalisasi struktur aparatur pelayan dan penegak hukum untuk menjamin penegakan hukum dan lembaga peradilan yang kredibel, bersih, profesional dan efisien

b. Penataan Kelembagaan Negara untuk menjamin proses kepastian hukum, efektivitas dan efesiensi pelindungan dan pelayanan terhadap rakyat.

c. Mendorong peran lembaga-lembaga arbitrase untuk menghasilkan proses peradilan yang bersih dan akuntabel


3. REFORMASI SEKTOR KESEHATAN

a. Melaksanakan kembali program KB (Keluarga Berencana) dengan mendorong keadilan gender dalam praktek pengendalian kelahiran

b. Meningkatkan peran PKK, Posyandu, dan Puskesmas dengan meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan

c. Menempatkan sarjana dan dokter baru melalui program pemerintah terutama di kantong-kantong kemiskinan dan daerah-daerah pedalaman

d. Menggerakkan Revolusi Putih dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin dan menyediakan vitamin dan telur secara teratur untuk anak-anak sekolah dasar

e. Mengembangkan Klinik Desa dan Rumah Sehat Pedesaan

f. Mendorong riset dan inovasi di bidang kesehatan dan membangun sentra-sentra pelayanan kesehatan spesifik dan terpadu tingkat regional

g. Mengurangi ketergantungan obat dari luar dengan meningkatkan subsidi di sector kesehatan dan memacu produksi obat generik

h. Menerbitkan skema asuransi kesehatan untuk rakyat miskin


4. PELESTARIAN ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Melakukan penghijauan kembali 59 hektar hutan yang rusak serta konservasi aneka ragam hayati dan hutan lindung

b. Mengamankan dan merehabilitasi daerah aliran sungai

c. Menjamin ketersediaan air bagi industri dan kegiatan pertanian melalui pengembangan infrastruktur

d. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan

e. Melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari asset bangsa dan mencegah pencurian plasma nuftah oleh Negara-negara maju

f. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, lingkungan hidup dan kawasan konservasi

g. Memperkuat kearifan lokal dan melindungi masyarakat adat

h. Mendorong penggunaan standard pengelolaan lingkungan dan limbah yang beroriantasi jangka panjang oleh industri

i. Melakukan diplomasi yang sistematis dalam rangka mendorong tangung jawab global dalam perlindungan dan pencegahan dari perubahan iklim dan pemanasan global sehingga Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi



PROGRAM UTAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



1. PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai ini adalah:

a. Menjamin pendidikan yang terjangkau dengan membebaskan biaya pendidikan hingga sekolah menengah atas

b. Menyediakan fasilitas kredit untuk mahasiswa kurang mampu yang potensial melalui skema perbankan

c. Melakukan reformasi politik pendidikan dengan memperbaharui kurikulum agar lebih berorientasi pada pengembangan potensi anak didik, penguatan karakter nasional lewaat materi kebudayaan dan pendidikan humaniora serta menghapus ujian nasional dan menetapkan kenaikan otomatis

d. Menghapus UU BHP dan mendorong tanggung jawab sosial sekolah-sekolah unggulan untuk memberikan posri bagi anak-anak miskin yang cerdas

e. Menjamin keadilan antar wilayah dengan membangun fasilitas dasar dan penunjang yang sesuai standar di semua daerah

f. Memberikan insentif yang lebih besar bagi guru dan tenaga pendidik, terutama di daerah terpencil

g. Memperkuat dan memfasilitasi kebudayaan lokal melalui pemberian insentif

h. Memberikan dukungan terhadap kerja-kerja kebudayaan

i. Menghapus pajak buku pelajaran dan menghentikan model penggantian buku pelajaran setiap tahun

j. Menjamin akses internet di sekolah dan menyediakan paling tidak 3 komputer di sekolah dasar, 10 komputer di sekolah menengah pertama dan 30 komputer di sekolah menengah atas

k.Menyediakan skema kredit komputer bagi mahasiswa dengan target 1 juta laptop kepada mahasiswa per tahun

l. Mendorong berkembangnya pendidikan yang mendukung industri kreatif dengan mengajak keterlibatan pihak swasta dan BUMN melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (sumber; http://megaprabowo.com )

Read More......
mega kembali © 2008. Design by :Yanku Templates Sponsored by: Tutorial87 Commentcute